SISTEM INFORMASI HARGA PANGAN

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru. Teknologi Informasi dan Internet mendorong transformasi dan paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan kepada standarisasi, rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan), menuju paradigma e-government (yang menekankan kepada membangun jaringan yang terkoordinasi, kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan kepada customer/masyarakat sebagai fokusnya). Oleh karena itu TI menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem managerial dan layanan di pemerintahan.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan nasional mengingat pangan memiliki nilai strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar serta aspek ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan Pusat Informasi Harga Pangan Daerah (PIHPD).

Dengan adanya Pusat Informasi Harga Pangan, maka dapat dijadikan dasar bagi berbagai pihak baik dari Pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah strategis pengendalian harga , Pelaku Ekonomi, Pengusaha, UMKM, para pedagang kecil dan juga masyarakat.

Ketidakjelasan dan kurang terintegrasinya informasi harga akan juga berpengaruh pada kestabilan harga pangan dan akan menyebabkan terjadinya disparitas harga yang besar.

Pusat Informasi Harga Pangan Daerah difokuskan pada penyediaan informasi harga bahan pangan strategis yaitu komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat secara luas atau memiliki bobot kontribusi inflasi yang tinggi.

Salah satu misi dari pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Daerah adalah untuk meningkatkan akses informasi harga pangan yang terpadu kepada pelaku ekonomi untuk menjaga ekspektasi masyarakat yang diperlukan untuk mendukung dalam upaya pencapaian sasaran inflasi dan peningkatan efisiensi perekonomian.